Spmkp. Execute the dp:web-server-info command from the command-line to get the URL to your requirements status page. Spmkp

Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan c. Surat Perintah Pembebanan (SPB) Charging Order . Pasal 6 (1) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perekaman SPMKP adalah: A. Diperhitungkan dengan utang pajak (apabila ada) 4. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. com, Jakarta – Selain berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). os/2017 menimbang tentang tata cara. PP Pengadilan Pajak Tax Court. Surat Permintaan Informasi Utang Pajak Membuat Surat . PER - 04/PJ/2020. Supplier Address. Gabung dalam komunitas Pajakku, dapatkan berita dan solusi perpajakan terbaruPengertian Restitusi Pajak. 2. Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga 2% perbulan untuk maksimal 24 bulan , apabila SKPKPP dan SPMKP tidak diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB, SKPPKP atau produk hukum lain yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. maka kewenangan kpp sampai disitu, masalah pencairan dana ada di KPPN. Mengacu Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat 8 sebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan. SPMKP atas nama Wajib Pajak KPP “Baru” yang sampai dengan tanggal 31 Maret tidak diuangkan maka berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut,akan diterbitkan SKPKPP dan SPMKP penggantinya oleh KPP “Baru” namun sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan SKPKPP dan SPMKP oleh KPP “Lama dengan. Antisipasi terhadap keterlambatan diantaranya adalah diatur pasal sanksi bagi penyedia. Pengertian a. Namun demikian Wajib Pajak masih berhak atas pengembalian pajaknya dan untuk itu SPMKP yang telah lewat waktu harus. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggunakan beberapa kondisi untuk menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan wajib pajak tidak lengkap. (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. sedangkan PPh terutnag menurut PPh badan mengunakan Kurs Tgl 31 Dec. 6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (disingkat PPPPTK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dan III yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) unit kerja melalui Bendahara Pengeluaran menyampaikan permintaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SPP-UP/TUP). Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Setelah menerima SPMKP, KPPN wajib segera melakukan konfirmasi kepada penerbit SPMKP pada KPP bersangkutan. Setelah mengetahui bagaimana proses dalam permohonan restitusi untuk WPOP yang melaporkan SPT Tahunan dengan status lebih bayar, maka diharapkan wajib pajak tidak. 24/1999. Originaly posted by ladidol: Jangka waktu penyelesaian SPMKP adalah 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, maksud 1 bula tsb dalam hari kerja atau 1 bulan termasuk hari libur (cuti bersama misal lebaran)? 1 bulan murni. com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan denda bagi emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan atau pengumuman kepada masyarakat. JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggunakan beberapa kondisi untuk menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan wajib pajak tidak lengkap. Potongan SPMKP dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPN sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan. 3. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, SPMKP sebagaimana. Jika tidak ditemukan terdapat kelebihan pembayaran dan tidak diterbitkan SKPKPP, akan diberikan surat pemberitahuan paling lambat: 1. Jenis surat ketetapan pajak. 2. Member. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;· DJP akan menerbitkan SPMKP dan wajib pajak akan menerima salinannya. Menimbang: bahwa dalam rangka memperlancar penyampaian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam wilayah kerjanya perlu mengubah. 7. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. 4. PMK No. (2) Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar 2% (dua persen) per. Surat Perintah Pembebanan (SPB) Charging Order . Fungsi SP2D adalah perintah intern KPPN untuk mencairkan dana. PPh Orang Pribadi. (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan€bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. dengan menerbitkan SPMKP PBB. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana. 000 4. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang hal yang niscaya dapat dihadapi oleh KPKNL/DJKN. Di sini terlihat ada perlambatan lain dalam alur penyelesaian restitusi, yaitu. 03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK. Hal ini diatur pada Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak. 03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK. (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Apabila SPMKP atas nama Wp yang kemudian terdaftar di KPP “Baru” (misalnya KPP Cengkareng) namun tidak dapat diuangkan karena lewat waktu, maka atas permohonannya diterbitkan SKPKPP Pengganti dan SPMKP yang baru tetapi sebelumnya diterbitkan SK Pencabutan SKPKPP/SPMKP oleh KPP “Lama” (KP Kebon Jeruk/dahulu. 1. 03/2005. xls. selanjutnya, setelah keluar SKPLB dan/atau SKPKB kemudian kita harus meminta SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) ke KPP yg menerbitkan SKP. 000. Dalam hal Kepala Bidang PBB dan BPHTB tidak menyetujui SPMKP PBB-P2 tersebut. Kontrak angka. di. Bila SPMKP benar dan lengkap maka SPMKP segera diproses, ADK SPMKP ditransfer ke dalam aplikasi KPPN dan petugas pengantar SPMKP dari KPP diberikan tanda terima SPMKP yang menginformasikan waktu penerimaan dan penyelesaian SPMKP. Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) per jenis pajak dan per masa / tahun pajak. 000,00. Kepala KPP menandatangani. 282. · Kelebihan pajak akan ditransfer melalui nomor rekening yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Kas Piutang. Akan tetapi, tidak semua pengusaha menjadi PKP karena ada beberapa. 000,00. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, atau yang lebih dikenal dengan singkatan SPMKP, adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor. 1 karena yg 17. € € Pasal 4 € Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bab II Pengadaan Barang poin C. KPPN dan Bank Operasional I yang ditunjuk sebagai Mitra Kerja KPP untuk wilayah Jakarta Raya (di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I, Kanwil DJP Jakarta II, Kanwil DJP Jakarta III, Kanwil DJP Jakarta IV, Kanwil DJP Jakarta V, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil. 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baca Juga: 2 Opsi Pendekatan Penentuan Nilai Bisnis atas Kewajaran Akuntansi. Dec 27, 2015 · Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMKP sepanjang belum diterbitkan SP2D. 2. Ketiga, SPMKP yang diterbitkan ditolak oleh KPPN karena ada permasalah sistem dan tidak sempat lagi dilakukan pembetulan SPM. Pasal 3. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-l dan lembar ke. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Sanksi dan Cara Mengatasi Jika Melakukan Keterlambatan Setoran Pajak. Dosen : Apollo, Prof. PPF Pelayanan harus memperbaiki konsep SPMKP PBB-P2 tersebut. KPP menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke KPPN secara langsung melalui petugas yang ditunjuk. (1) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) setelah terlebih dahulu diperhitungkan. 000. Pagi itu datang lagi surat beramplop coklat, kubuka isinya adalah SPMKP, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK. APril ad pembayaran pph 25 masa 200 senilai 5. SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga 2% perbulan untuk maksimal 24 bulan , apabila SKPKPP dan SPMKP tidak diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB, SKPPKP atau produk hukum lain yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Pajak Pembangunan (Pajak Daerah) district/regency level) PPh Pajak Penghasilan Income tax. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari melalui Peraturan Dirjen Pajak No. SKPKPP yang saat jatuh temponya lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal SMT, maka KPP Baru menerbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP. 18/PMK/03/2021 ( PMK 18/2021) yang merupakan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Berhubung dengan adanya keragu-raguan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian SPT lebih bayar, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 950/KMK. Total denda yang harus dibayar = 45 hari x Rp. namun restitusi terakhir ada sedikit masalah, pemeriksaaan sudah selesai dan SKPLB sudah terbit 21 Juni 2013. 1204. 2. KPP menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke KPPN secara langsung melalui petugas yang ditunjuk. 4. 6 July 2011 at 6:13 pm. Apabila memenuhi persyaratan maka Nota Penghitungan tersebut dikirim ke pelayanan untuk. (5) Kepala KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai dengan lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap. 000. 1 karena yg 17. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah. 3. KPPN mengembalikan SPMKP lembar ke-2 disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah SPMKP tersebut dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. Selanjutnya, cara mendapatkan SPPKP adalah sebagai berikut: Unduh formulir pendaftaran PKP dari e-registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Laporan keuangan emiten. Dengan demikian, SPPKP menjadi gerbang untuk PKP dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Cara Mendapatkan SPPKP. 9/PMK. Joni Tahun 2009 Menunjukkan Lebih Baya PPh Terutang 100,000,000 Kredit Pajak 200,000,000 SPT Lebih Bayar 100,000,000 SPT Tahunan disampaikan 20 Pebruari 2010 disertai permohonan Telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil diterbitkan SKPLB tang PPh terutang. Mengenai perpajakan, ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui, salah satunya adalah SPPKP. Sebagai gambaran, Pengusaha Kena Pajak (PKP) A mengalami kelebihan bayar PPN sebesar Rp25 juta untuk Masa Pajak Oktober 2020. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;KPP menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke KPPN secara langsung melalui petugas yang ditunjuk. Syarat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP atau STP adalah : (Pasal 5 ayat (6) PMK- 8/PMK. (8) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sales Tax on Luxurious Goods. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK. 000. Sep 15, 2023 · Cara Mendapatkan SPPKP. Baca Juga: Mengenal SKPPKP: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan. (4) SPMKP yang pada akhir tahun anggaran berjalan belum diuangkan, harus dibatalkan dan diperbaharui. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, SKPLB dapat. FORMULIR SPMKP DAN SPMIB TAHUN ANGGARAN 1999/2000. Konfirmasi Utang Pajak. Tata cara penerbitan SKPKPP dan SPMKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada butir 4 dan 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor D. Originaly posted by nugrohobasukirakhmat:PajakOnline. SKPPKP merupakan sebuah surat keputusan untuk menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh yang melaporkan. 15 July 2020 at 11:11 am. 1 Terdapat Rp (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP. Jul 21, 2023 · Baik SPMKP maupun SKPKPP disampaikan ke KPPN untuk nantinya ditindaklanjuti. 03-3375 5555; khidmatpengurusan@mpklang. menandatangani SPMKP PBB-P2. Aplikasi Perbendaharaan · Dibuat 26 DECEMBER 2018 · Dilihat 228 kali ·. 183/PMK. 061. d. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak 1. 03/2007. Latar Belakang. Dalam perpajakan terdapat istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, 7. Kolom ke-8 Diisi nilai rupiah SPMKP yang diterbitkan. 03/2005. Diisi nilai rupiah SPMKP yang diterbitkan. Kepala KPP menandatangani. 5. Namun, DJP tetap akan melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022. selanjutnya, setelah keluar SKPLB dan/atau SKPKB kemudian kita harus meminta SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) ke KPP yg menerbitkan SKP. 05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas) dan silahkan dilewati saja (tidak perlu pilih RPD) apabila nilai SPMKP. Pengadilan Pajak. 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1. WebDefinisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 60 JURNAL pencatatan saat dikeluarkan SKKP PBB: 14/11/2013. Kami menerima tiga surat teguran atas tiga SKPKB PPN, padahal semua SKPKB tsb. Nama. berapa lama waktu pencairan dari SKPLB yang harus di terima oleh WP ? 2. Koordinasikan dengan KPPN mitra kerja terkait proses SPM tersebut apakah sudah diproses ke SPAN atau belum. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 17 (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6),. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga. Selanjutnya, cara mendapatkan SPPKP adalah sebagai berikut: Unduh formulir pendaftaran PKP dari e-registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, SPMKP yang diterbitkan ditolak oleh KPPN karena ada permasalah sistem dan tidak sempat lagi dilakukan pembetulan SPM. Jika belum diproses, maka Satker dapat mengajukan. Member. Pasal 6 (1) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4. Apabila tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. mau sabtu minggu kek. Angka 9 : diisi dengan nomor SP2D. "Ada juga yang SPMKP, yang rencana kasnya sudah disetujui KPPN, karena dananya di KPPN tidak cukup maka tidak bisa. hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau. Denda diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK. Baca Juga: Mengenal SKPPKP: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan. batas waktu penerbitan SPMIB sampai dengan tanggal penerbitan SPMIB : dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan. selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/ atau dasarSeperti diketahui bahwa dalam proses restitusi, tidak semua SPMKP diuangkan pada tahun anggaran bersangkutan; ini berarti proses restitusi tersebut belum tuntas. Apakah Anda pernah mendengar istilah SPMKP? Akronim dari Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ini merupakan surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan alasan pembatalan SKPKPP/SKPIB dan SPMKP/SPMIB (Misalnya SPMIB?SPMKP tidak dapat diterbitkan SP2D pada tahun anggaran yang sama, hilang dengan bukti Surat Keterangan dari Polisi, rusak, dan sebab lainnya). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah MembayarSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan bentuk penetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama dengan mata anggaran penerimaan semula. (2) Dalam hal terdapat Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP, penyampaian SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. SKPPKP data diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi sejumlah syarat berikut yang telah dicermati oleh. 000.